Organisasi Perusahan Pers, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), akan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) hari Sabtu besok (02/05/2020). Rapat ini akan digelar secara daring menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings dan melibatkan seluruh perwakilan JMSI provinsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum JMSI, Mahmud Marhaba mengatakan bahwa ada sejumlah agenda yang akan dibahas dalam Rakorev besok. Diantaranya mengenai rencana Musyawarah Nasional (Munas) JMSI. Sedianya, Munas JMSI akan digelar di pada bulan Juni di Riau, namun karena wabah Covid-19 masih terjadi, maka perhelatan akbar itu akan digeser pelaksanaannya.
Berita Terkait
“Pertama terkait rencana Munas. Hampir dipastikan jadwalnya akan bergeser. Kapan bergeser tentu harus dirembugkan melalui Rapat,” tutur Mahmud Marhaba melalaui release yang dikirim ke seluruh media yang tergabung di JMSI secara nasional, Jumat (01/05/2020).
Namun, yang pasti, kata Mahmud, Munas tetap digelar tahun 2020 ini. Dalam Rakorev Panitia Munas di Riau akan membicarakan langkah strategis pergeseran waktu pelaksanaan dan persiapannya.
“Ya sekitar bulan Agustus atau September,” tegasnya.
Selain Munas, Rakorev juga akan mengevaluasi bebeberapa pengurus di provinsi terkait dengan akan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) JMSI di daerah.
JMSI telah berdiri di 26 provinsi, setelah provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) bersedia mendirikan JMSI di provinsi itu.
“Pasca Deklarasi JMSI Februari lalu di Banjarmasin Kalsel, JMSI sudah berada di 24 provinsi, dan hingga akhir Maret kemarin, ketambahan Bali dan NTB sehingga menjadi 26 provinsi,” kata Mahmud.
Sementara itu, Plt. Sekjen JMSI, Rahiman Dani mengharapkan agar seluruh pengurus JMSI di semua provinsi mengambil bagian dalam Rakorev ini.
“Kami berharap agar semua pengurus JMSI di seluruh wilayah Nusantara agar berpartisipasi dalam Rakorev yang akan digelar besok malam secara daring untuk sama-sama bisa merasakan roh perjuangan pembentukan JMSI,” harap Rahiman.
Disinggung tentang Covid-19, baik Mahmud maupun Rahiman menyatakan mendukung upaya pemerintah dengan imbauan maupun maklumat yang dikeluarkan untuk ditaati.
“Ini juga adalah tanggung jawab kita bersama untuk tidak melakukan aksi berkumpul secara besar-besaran, tapi di satu sisi roda organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan koordinasi yang baik. Kita patuhi aturan pemerintah untuk physical distancing,” demikian pesan Mahmud Marhaba. 
