Sebagai sebuah prosedur demokrasi Pilkada 2020 harus tetap berjalan walau di tengah Pandemi Covid-19, untuk menjamin regenerasi kepemimpinan yang masa jabatan Bupati, Walikota, dan Gubenur yang sudah habis.
Begitu dikatakan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto Ahgly, menyikapi kontroversi yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara.
Berita Terkait
Rianto juga mengatakan, jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di daerah akan terhambat bila pilkada ditunda.
Dia juga mengatakan, pilkada serentak diharapkan dapat sedikit mendongkrak perekonomian masyarakat di tengah situasi krisis saat ini.
“Dalam pilkada dibutuhkan cost (biaya). Cost itu akan bergulir ke masyarat,” ujar pria yang biasa disapa Anto Genk ini.
Di sisi lain, dia mengingatkan agar penyelenggaraan pilkada tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.
“Mari kita sama-sama melihat dengan jeli situasi ini dan tetap mendukung proses demokrasi demi re generasi kepemimpinan, kita tidak tau kapan pandemi ini berakhir,” sambung Anto Genk lagi.
Dia juga menyinggung keterlibatan komunitas media dan wartawan dalam kampanye perubahan prilaku yang bekerja sama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di PWI Daerah maupun di PWI Pusat.
“Kita sebagai jurnalis harus juga membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19”, tegas Anto yang juga Sekretaris SPS Sumut. 
