Ada kemiripan karakteristik antara karya yang dihasilkan dunia akademik dengan karya jurnalistik yang diproduksi media massa, termasuk media massa yang menggunakan platform digital.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa dalam Dialog Publik dengan tema "Peran Media dan Dunia Pendidikan Menangkal Berita Hoax dan Radikalisme" yang diselenggarakan JMSI Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (19/6).
Berita Terkait
Teguh menjelaskan, karya akademik dan karya jurnalistik sama-sama berdasarkan pada fakta dan persoalan yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat.
"Dalam karya akademik proses mengungkap dan meneliti (suatu persoalan faktual) memakan waktu yang lebih panjang. Satu teori bisa diperbaharui mungkin waktu satu tahun, mungkin lima tahun, mungkin beberapa tahun kemudian," terang pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta itu.
"Sementara dalam dunia jurnalistik, proses untuk memperbaharui informasi membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat," imbuh Teguh melanjutkan.
Selain Teguh Santosa, pembicara lain dalam diskusi ini adalah Ketua JMSI Kaltim, Mohammad Sukri, Wakil Rektor I IKIP PGRI Kaltim, Elbadiansyah, dan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji.
Masih dijelaskan Teguh, pada masa sebelum platform digital berkembang luas, proses pemberitaan membutuhkan waktu setidaknya 24 jam untuk media massa cetak harian, atau beberapa jam untuk media massa elektronik seperti televisi dan radio.
Setelah platform digital berkembang menjadi platform mainstream yang digunakan berbagai kantor media massa, waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi pun menjadi lebih singkat.
Kecepatan sepintas menjadi kata kunci dalam pemberitaan media siber. Seakan-akan, kecepatan jauh lebih penting daripada akurasi. Padahal, sambung Teguh, dalam praktik jurnalistik media siber sekalipun, kebenaran atau akurasi jauh lebih penting daripada kecepatan.
Pada bagian lain, Teguh memberikan tips kepada khalayak pembaca untuk mengetahui informasi hoax di media sosial.
Dia mengatakan, masyarakat pembaca perlu mengetahui terlebih dahulu apakah informasi yang diperoleh tersebut berasal dari pemberitaan media massa berbasis internet yang kredibel atau tidak.
Untuk mengetahui kredibilitas media massa berbasis internet, Teguh menyarankan untuk mencari tahu siapa pengelola media massa tersebut.
Tidak cukup itu, perlu juga mengunjungi website resmi Dewan Pers untuk memeriksa apakah media massa tersebut terdaftar di Dewan Pers atau tidak.
Masyarakat pembaca juga perlu melakukan pemeriksaan ulang terhadap berita yang disiarkan media itu dengan yang disiarkan media lain yang sudah diketahui kredibilitasnya.
“Kita lihat link berita ini. Dari media massa apa? Kita buka dulu medianya. Kita kenali apakah dia memiliki pengelola yang jelas, alamat yang jelas. Buka bagian 'tentang kami' atau ‘redaksi’. Adakah identitas siapa yang buat," terang Teguh.
"Untuk memastikan lagi, kita bisa berkunjung ke website Dewan Pers untuk mengetahui apakah media massa itu sudah terverifikasi, sudah terdaftar atau belum," kata mantan anggota Dewan Kehormatan PWI ini.
Bagi Teguh, langkah-langkah tersebut memang terkesan merepotkan. Tetapi hal ini perlu dilakukan pembaca ketika ragu pada kebenaran suatu informasi.
Masyarakat pembaca pun diingatkan Teguh untuk ikut peduli dengan berita yang mereka baca dan hendak mereka sebarkan. 
