Diskusi yang digelar Kadin Jabar dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jabar bertajuk "Kupas Tuntas Bandara Kertajati", akhir pekan lalu, mengungkap banyak hal. Salah satunya adalah belum tampaknya keseriusan Pemprov Jabar untuk mengoptimalkan Bandara tersebut.
Sehingga, trilunan rupiah APBD yang digunakan untuk membangunan bandara dan fasilitas penunjang lainnya ternyata tidak lantas membuat Bandara Kertajati segera beroperasi sesuai tujuan awal pembangunannya apalagi jadi icon pembangunan di Jawa Barat.
Berita Terkait
"Saat diskusi kan disampaikan oleh Pak Mulyadi (Anggota Komisi V DPR RI) bahwa pemerintah provinsi kurang komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat," kata Ketua JMSI Jabar Sony Fitrah Perizal, dalam evaluasi pelaksanaan diskusi, Selasa (13/9).
"Pemprov tidak benar-benar mengawal anggaran dari kementerian. Memang benar, harus lebih cerewet kepada kementerian PUPR," lanjutnya.
Sony juga melihat sinergi Pemprov dengan para wakil rakyat di Jakarta masih kurang, setidaknya dengan anggota-anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat.
Jangankan secara khusus mendatangi wakil rakyat di Senayan, ujar Sony, diajak diskusi bareng dengan anggota DPR RI di Bandung saja Sekda Jabar malah menyuruh anak buahnya untuk menggantikan dia.
Sony juga menilai, hingga kini belum ada upaya membuat terobosan baru dari Pemprov dalam mengoptimalakan Bandara Kertajati.
"Materi yang disampaikan Asda Ekbang tak jauh berbeda dengan paparan Wagub Jabar terdahulu, Deddy Mizwar, saat menjelaskan permasalahan yang dihadapi manajemen Bandara'" ujarnya.
Kedepan Sony menyaranakan agar Pemprov lebih baik dalam meloby berbagai pihak, terutama pemerintah pusat, agar lebih peduli terhadap Jawa Barat.
"Saran saya Pemprov harus segera meng-organized seluruh anggota DPR RI asal Dapil Jabar, agar mengawal Bandara Kertajati maupun proyek-proyek strategis lainnya,” pungkasnya. 
