Ketua DPD Jaringan Media Siber Indonesia Kalimantan Timur (JMSI Kaltim) M Sukri menegaskan bahwa profesionalisme memiliki peran penting dalam kerja sama antara media massa dengan pemerintah.
Untuk itu, ia mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menetapkan standar profesionalisme media massa melalui penerbitan peraturan gubernur (pergub).
Berita Terkait
Hal ini disampaikannya dalam acara Forum Group Discussion (FGD) tentang pengelolaan media di lingkungan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Novotel Hotel Balikpapan, Jumat (15/9/2023).
Sukri meyakini langkah Pemprov Kaltim itu akan berdampak positif terhadap kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah provinsi dalam memastikan media yang berkerja sama dengan mereka memenuhi standar profesionalisme yang tinggi. Hal ini akan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat,” ujar Sukri.
Sukri yang juga sebagai CEO MSI Grup ini menekankan pentingnya pemenuhan syarat bagi media massa yang hendak bekerja dengan pemerintah. Salah satunya, pemimpin redaksi harus memiliki sertifikat kompetensi wartawan jenjang utama. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh media massa tetap akurat dan tidak bias.
“Dalam kerja sama antara media dan pemerintah, pemimpin redaksi harus memiliki kompetensi tingkat utama untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan tidak bias,” ujar Sukri.
Dukungan Sukri dari JMSI Kalimantan Timur diharapkan akan memberikan dorongan positif dalam memajukan hubungan antara media massa dan pemerintah. Dukungan itu berfokus pada profesionalisme yang lebih tinggi dan pemberian informasi yang lebih akurat kepada masyarakat.
Sementara itu, FGD yang digelar Diskominfo Kaltim itu dihadiri oleh berbagai pemilik media cetak, daring, dan radio, serta pimpinan asosiasi perusahaan media ternama. Ini seperti Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), JMSI, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi profesi wartawan.
Selain itu, FGD ini juga menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik Provinsi Sumatera Barat Jasman Rizal dan Kepala Diskominfo Kota Bontang Anwar Sadat.
FGD yang digelar Diskominfo Kaltim menjadi platform penting bagi para stakeholder dalam bidang media dan pemerintah daerah. Terutama untuk berdialog dan mencari solusi terbaik dalam upaya meningkatkan transparansi dan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. 
