Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi profesi wartawan yang berwawasan kebangsaan. Sejarah berdirinya PWI di tahun 1946 menegaskaan hal itu. Sebagai organisasi wartawan, PWI lebih mengedepankan penyikapannya terhadap persoalan kebangsaan.
Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun pada acara serah terima jabatan (Sertijab) Pengurus PWI Pusat periode 2018-2023, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat siang (20/10). Hendry secara resmi menerima penyerahan dokumen-dokumen organisasi dari ketua umum PWI periode 2018-2023, Atal S Depari.
Berita Terkait
Hadir dalam kesempatan itu, antara lain, Sekjen dan Wasekjen PWI Pusat, Sayid Iskandar dan Raja Pane serta pengurus dan anggota Dewan Kehormatan PWI.
Hendry Ch Bangun terpilih sebagai Ketua Umum PWI pada Kongres PWI XXV di Bandung, Jawa Barat tanggal 27 September 2023 lalu. Dalam periode kepengurusannya, Hendry berjanji akan fokus pada bidang pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan.
Selain memiliki kompetensi yang mumpuni, wartawan anggota PWI dituntut mempunyai wawasan kebangsaan dalam menjalankan profesinya. Sebab, itulah identitas PWI dan yang membedakan PWI dengan organisasi wartawan lainnya.
Oleh karena itu, Kepengurusan PWI Pusat periode 2023-2028 akan menyegarkan nilai-nilai perjuangannya dengan kembali ke khittah PWI tahun 1946. Saat itu, wartawan Indonesia ikut berjuang menentang kembalinya penjajah ke Tanah Air kita.
Dikatakan, nilai perjuangan Khittah PWI tahun 1946 masih sangat relevan untuk menjawab tantangan PWI maupun persoalan kebangsaan saat ini dan masa mendatang. Kesadaran pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai negara yang beragam menjadi sangat penting. Sebut saja itu sebagai semangat “PWI Merah Putih”.
“Saya bayangkan dalam kepengurusan PWI periode 2023 hingga 2028 mendatang akan ada sekitar 1.000 sampai 5.000 wartawan yang bisa mengikuti kursus singkat di Lemhannas RI. Kita sudah menjajaki kerja sama dengan Lemhannas,”ujar Hendry Ch Bangun.
Momentum wawasan kebangsaan itu akan diikuti pula pengembangan infrastruktur fisik, berupa pembangunan Gedung Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Gubernur DIY Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mendukung rencana tersebut, termasuk pemangku kepentingan lainnya di daerah tersebut. 
