Menyongsong Pilkada 2024 di Sumatera Barat, peran penting media dalam penguatan demokrasi kembali menjadi sorotan. Salah satu diskusi penting terkait peran media digelar KPUD Sumatera Barat di Padang, Kamis (24/10), dihadiri wartawan dan pengelola media, serta dipandu pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Barat, Hani Tanjung.

Acara ini mempertemukan dua narasumber berpengaruh, yakni Lindo Karsyah dan Syofiardi Bachyul, untuk membahas bagaimana media, khususnya media online, dapat berperan optimal dalam mengawal proses demokrasi melalui peliputan Pilkada.

Media Online vs Media Cetak: Relevansi dan Tantangan

Lindo Karsyah, salah satu tokoh yang sangat paham dengan dunia media, mengemukakan kegelisahannya mengenai perlakuan terhadap media online yang cenderung diabaikan. Menurut Lindo, ada hal tidak masuk akal dalam logika media saat ini, terutama dalam hal iklan.

"Mengapa media online sering diabaikan, padahal kita tahu media cetak mematok harga iklan yang sangat mahal, sementara pembacanya terus berkurang? Siapa lagi yang melihat iklan di koran cetak saat ini?" ujar Lindo.

Pernyataan ini mencerminkan kenyataan bahwa media cetak mulai kehilangan relevansinya di era digital, sementara media online berkembang pesat sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat.

Lindo juga menekankan pentingnya media online dalam Pilkada 2024. Menurutnya, publik saat ini lebih mengandalkan media digital untuk memperoleh informasi. Namun, meski demikian, masih ada tantangan besar terkait akurasi dan kecepatan berita, yang menjadi perhatian utama dalam peliputan pemilu.

Pers sebagai Pilar Demokrasi

Dalam diskusi tersebut, Syofiardi Bachyul, seorang ahli pers yang juga menjadi narasumber, memberikan pandangan tentang bagaimana pers dapat berperan sebagai pengawal demokrasi.

"Ada empat pilar demokrasi yang terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kontrol sosial," jelas Syofiardi.

Ia menegaskan bahwa peran pers sebagai pilar kontrol sosial sangat penting untuk memastikan jalannya pemilu yang adil dan transparan. Menurutnya, tanpa adanya pers yang kritis dan berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, kualitas demokrasi dapat terancam.

Namun, Syofiardi juga mengingatkan bahwa saat ini pers menghadapi krisis kepercayaan di tengah maraknya berita yang serba cepat dan kadang kurang mendalam.

"Kecepatan memang menjadi masalah utama saat ini. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi dan kualitas informasi. Pers harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, dengan menjaga akurasi dan kepercayaan publik," tegasnya.

Ia juga menyoroti bagaimana media online telah dianggap penting oleh banyak lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sendiri menyadari bahwa media online merupakan alat penting dalam menyebarkan informasi terkait Pilkada.

Memperkuat Peran Pers di Pilkada 2024

Sebagai komisioner KPU Sumatera Barat, Hamdan memberikan jaminan bahwa KPU siap menyelenggarakan Pilkada di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hamdan juga menyampaikan bahwa pers memiliki peran krusial dalam membantu KPU menjaga transparansi tersebut.

"Pers sangat dibutuhkan untuk mengawal pelaksanaan Pilkada ini. Kami di KPU siap, tetapi kami juga perlu dukungan dari pers untuk menjaga agar proses ini berjalan lancar dan sesuai harapan masyarakat," ujar Hamdan.

Dalam kesimpulannya, Hamdan menekankan pentingnya pers dalam menjaga demokrasi. "Pers adalah mitra kami dalam menjaga agar Pilkada berjalan dengan adil dan transparan. Tanpa pers, kontrol sosial tidak akan berjalan dengan baik," tuturnya.

Kunci Liputan Pemilu: Akurasi dan Ketelitian

Salah satu poin menarik yang diangkat oleh kedua narasumber adalah pentingnya liputan yang berbeda dan terkontrol.

"Apa yang menarik belum tentu penting, dan apa yang penting belum tentu menarik," ujar Lindo Karsyah.

Menurutnya, media harus mampu memilah informasi yang layak diberitakan dan disajikan kepada publik. Tantangannya adalah bagaimana membuat berita yang mendalam dan bermakna tanpa kehilangan daya tarik bagi pembaca.

Lindo menambahkan bahwa dalam pemilu, liputan yang berbeda dari perspektif umum, namun tetap dikendalikan dengan ketat, akan memberikan nilai lebih. Liputan yang hanya mengejar sensasi sering kali mengabaikan substansi informasi. Pers harus berperan sebagai pengawal demokrasi yang selalu memegang teguh prinsip akurasi.

Menjaga Kesetiaan pada Nilai Jurnalisme

Krisis yang dialami pers saat ini tidak hanya soal kecepatan, tapi juga soal menjaga kepercayaan publik.

"Jurnalis harus tetap setia pada tugasnya memberikan informasi yang akurat dengan cara yang benar," ujar Syofiardi.

Ia juga menyoroti hak istimewa yang dimiliki pers dalam melaksanakan tugasnya, yang harus dijaga dan digunakan dengan tanggung jawab.

Pada akhirnya, tujuan pers dalam Pilkada 2024 adalah untuk menjadi pengawal demokrasi yang selalu kritis, akurat, dan bertanggung jawab. Tantangan yang dihadapi pers saat ini harus dijawab dengan komitmen pada nilai-nilai jurnalisme yang benar.

Dengan acara diskusi ini, diharapkan media di Sumatera Barat, terutama media online, semakin menyadari peran strategis mereka dalam Pilkada 2024. Tidak hanya sebagai penyaji informasi, tetapi juga sebagai pengawal proses demokrasi yang transparan dan adil.